Sejarah Sistem Tanam Paksa

Sejarah Sistem Tanam Paksa - Sejak tahun 1816, Belanda berusaha memeras kekayaan Indonesia dengan segala macam cara. Hingga tahun 1870 Belanda berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Pemerintah Belanda mengubah politik ekonominya, yaitu melepaskan politik monopoli diganti dengan politik bebas. Sejak pemerintahan dipegang oleh Van der Cappelen sampai diganti oleh Du Bus se Gisignies, pemerintah Hindia Belanda sedang berusaha memperbaiki keadaan perekonomian negerinya dengan memeras negara-negara jajahannya. Peperangan yang berlangsung di Indonesia, seperti Perang Paderi dan Perang Diponegro telah menggerogoti buruknya keuangan Belanda. Selama Perang Diponegoro yang berkecemuk pada tahun 1825-1830, pemerintah Belanda terus berusaha memperbaiki keadaan ekonominya, namun tidak berhasil. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang ahli keuangan bernama Johannes Van den Bosch ke Indonesia. Setelah mengadakan penelitian di Hindia Belanda, ia mulai menerapkan rencananya yang dinamakan Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. 

Sejarah Sistem Tanam Paksa

A. Siapakah Johannes Van den Bosch 

Johannes graaf Van den Bosch (lahir di Herwijnen, Lingewaal, 1 Februari 1780 – meninggal di Den Haag, 28 Januari 1844 pada umur 63 tahun) adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Pada masa pemerintahannya Tanam Paksa (Cultuur stelsel) mulai direalisasi, setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni (terutama di Jawa dan Pulau Sumatera).

Sejarah Sistem Tanam Paksa

Pada mulanya sistem kultur atau Cultuurstesel adalah sistem yang digunakan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong pada tahun 1930 ketika perang Jawa berakhir yaitu perlawanan Diponegoro. Perang timbul di Eropa, pemberontakan rakyat Belgia terhadap pemerintahan Raja Williem I menimbulkan konflik bersenjata. Selama sembilan tahun perang ini berlangsung, keuangan Belanda kosong sampai kedasar-dasarnya, di Belanda maupun di Jawa. Dalam keadaan darurat ini Johannes Van den Bosch menawarkan cara untuk mendapatkan penghasilan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan keuangan kerajaan itu. Dan Van den Bosch mengenalkan sistem “cultuurestelsel” kepada raja William I, ia optimis akan menutupi utang-utang kerajaan akibat perang tersebut melalui sistemnya ini. 

Sebelum ia menjadi Gubernur, ia pernah datang ke Indonesia pada masa sebelum Deandels, Kapal yang membawanya, tiba di Pulau Jawa pada tahun 1797. Dalam perjalanan pulang, dia ditawan oleh Britania dan menghabiskan dua tahun di Inggris, tapi pada tahun 1813, Eropa bangkit melawan dominasi Prancis, kemudian Van den Bosch bergabung dengan gerakan Nasional di Belanda. Dia memegang polisi militer tinggi di Negara Belanda. Untuk para penganggur, yang tampaknya tidak ada harapan untuk memperoleh masa depan lebih baik. Van den Bosch mengorganisasi suatu “masyarakat Budiman” untuk masyarakat miskin. Setelah itu kemudian ia mendapat tugas dari raja William I dan mendapat misi khusus ke Hindia Barat. Ketika kembali, ia diberi tugas untuk pergi ke Hindia Timur dan mereorganisasi struktur ekonomi diwilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). 

Ketika ia sampai di Hindia Belanda ia menerapakan sistem yang ia rencanakan. Pada masa tanam paksa itu, Ia mengenalkan berbagai macam tanaman kepada penduduk pribumi untuk dikembangkan di Indonesia. Jenis tanaman tersebut dipisahkan dalam dua kategori tanaman yaitu tanaman tahunan sepertitebu, nila, tembakau, dan tanaman keras seperti kopi, teh, lada, kina, kayu manis. 

B. Latar Belakang Pengangkatan Johannes Van den Bosch 

Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik ekonomi kolonial Belnda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagi tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan. 

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuur stelsel (Tanam Paksa). Dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. samapi f.20. juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. 

Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan progam Tanam Paksa. 

C. Pengertian Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 

Tanam Paksa (Cultuur stelsel) secara harfiah yaitu “Sistem Kultivasi” atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai “Sistem Budaya” yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. 

Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. 

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. 

D. Latar Belakang Terjadinya Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 

1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan – peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. 
2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 
3. Terjadinya perang Diponegoro (1825 – 1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabisakan biaya ± 20.000.000 gulden. 
4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda sangat besat. 
5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 
6. Terhentinya produksi tanaman ekspor selama sistem sewa/pajak tanah berlangsung. 
7. Kegagalan usai mempraktikkan gagasan liberal 1816 – 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan jajahan keuntungan yang besar terhadap negara induk. 

E. Aturan – Aturan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 

Ketentuan – ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834 No. 22, beberapa tahun setelah tanam paksa di jalankan di pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagi berikut : 

1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa. 
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 
3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak. 
5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya di tafsir melebihi pajak tanah yang harus di bayar oleh rakyat maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk. 
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 
7. Penduduk desa yang bekerja di tanah – tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegwai – pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. 
8. Bagi yang tidak mempunyai tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 
9. Adanya cultuur prosenten (presentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa. 

Dalam mempraktikkan ketentuan – ketentuan tersebut pasti terdapat hal – hal yang menyimpang sehingga rakyat banyak yang merasa dirugikan. Penyimpangan – penyimpangan tersebut adalah : 

1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara – cara paksaan. 
2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali semua tanah rakyat digunakan untuk tanam paksa. 
3. Pengerjaan tanaman – tanaman ekspor sering kali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. 
4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 
5. Kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan kepada petani. 
6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 
7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan. 

F. Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Adanya Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 

1. Rakyat Indonesia 

• Di Sumatra timbul perlawanan Pariaman 1941 dan Padang 1944 yang dipimpin oleh para ulama. Perlawanan tersebut dapat dipadamkan dengan susah payah. 
• Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau. 

2. Kaum Pengusaha Kapitalis 

Golongan pengusahan menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan diganti dengan kebebasan berusaha mereka menganggap tanam paksa tidak sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi liberal yang sedang berkembang. 

3. Kaum Humanis Belanda 

a. BARON VAN HOEVEL 

Seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara sekitar tahun 1847 dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali. Ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa dia memprotes melalui gedung perlemen di Belanda bahwa tanam paksa sebagi tindakan tidak manusiawi. 

b. ARDUARD DOWES DEKKER. 

Seorang mantan asisten resdien Lebak, Banten memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya yang berjudul “Max Heveelar”. Tulisan tersebut mengisahakan penderitaan sejarah dan nama samaran Multatuli yang artinya saya sangat menderita. 

G. Dampak/Akibat Adanya Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 

1. Bagi Belanda 

• Meningakatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran di Eropa. 
• Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis setelah adanya tanam paksa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 
• Pabrik gula yang semula disediakan oleh kaum swasta Cina kemudian juga dikembangkan oleh Belanda. 
• Belanda mendapatkan keuntungan bati slot yang besar. Keuntungan tanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya sekitar 12 juta sampai 18 juta gulden. 

2. Bagi Indonesia 

a. Dampak positif 

• Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis – jenis tanaman baru. 
• Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. 

b. Dampak Negatif 

• Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mentalyang berkepanjangan. 
• Pertanian khusunya padi, banyak mengalami kegagalan panen. 
• Kelaparan dan kematian terjadi di mana – mana seperti yang terjadi di Cirebon 1834 sebagai akibat pemungutan pajak tambah dalam bentuk beras. Di Demak (1884) dan di Grobogan (1849 – 1850) sebagai akibat kegagalan panen. 
• Jumlah penduduk Indonesia menurun. 
• Beban pajak yang berat.